Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak terelakan
pada 2013. Situasi ekonomi dunia yang belum menentu dan kebutuhan
pembangunan infrastruktur dalam negeri perlu direspon dengan penurunan
biaya subsidi BBM.
Untuk mendorong akselerasi pembangunan
infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM
bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi
kenaikan harga BBM bag! rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan
secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.
"Kalau
harga BBM tetap disubsidi seperti sekarang, pembangunan infrastruktur
dan sektor vital akan terus tertinggal, anggaran negara terbebani, dan
rakyat akan hidup tidak realistis," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia
Suryo Bambang Sulisto kepada Investor Daily di Vladivostok, Rusia, Senin
(10/9).
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, apa pun
alasannya, harga BBM tahun depan harus dinaikkan kalau subsidi meningkat
melampaui kuota. Sedangkan Wakil Menkeu Mahendra Siregar tidak berani
menyebutkan sikap pemerintah. "Semuanya itu tergantung hasil pembahasan
dengan DPR Oktober ini," kilah Mahendra.
Di tengah
ketidakpastian ekonomi dunia, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin
Nasution mengatakan, kenaikan harga BBM kemungkinan tidak dapat
dihindari. Meski begitu, pemerintah hendaknya menaikkan harga BBM secara
bertahap dan konsisten.
BI menyarankan kenaikan harga BBM
berlangsung selama tiga kali agar dampaknya tidak terlalu memberatkan
masyarakat "Setiap kenaikan Rp 1.000 per liter, maka akan ada tambahan
inflasi 0,3V ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin
(10/9).
Darmin memprediksi, asumsi inflasi 2013 yang ditetapkan
pemerintah sebesar 4,9% akan meleset karena belum memasukkan dampak
kenaikan tarif listrik. "Kenaikan tarif listrik sebesar 15% akan
menyebabkan tambahan inflasi sebesar 0,25% hingga 0,3%," jelas Gubernur
BI.
Selama ini, rencana kenaikan harga BBM selalu digagalkan
oleh DPR RI. Pemerintah hingga kini juga belum memiliki tekad yang bulat
untuk menaikkan harga BBM.
Wacana kenaikan harga BBM -yang
selalu muncul saat harga minyak mentah dunia meroket- acapkali memicu
pro kontra. Atas nama inflasi dan rakyat miskin, sejumlah kalangan,
termasuk mayoritas anggota DPR, menolak keras kenaikan harga BBM.
Mereka khawatir, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi tinggi dan
inflasi tinggi akan menyengsarakan rakyat miskin, melahirkan orang
miskin baru, mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mengganggu
stabilitas ekonomi makro. Kenaikan harga BBM kerap mendorong aksi
demonstrasi yang biasanya disusupi oleh berbagai kepentingan politik.
Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar
melakukan sosialisasi, termasuk meningkatkan lobi dengan DPR. Selama ada
alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga
BBM akan besar.
Dukungan terhadap rencana kenaikan harga BBM
juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan
penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan
siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan
sektor vital lainnya.
Setelah tidak dinaikkan beberapa tahun,
muncul desakan kuat dari berbagai kalangan, termasuk para pengusaha,
agar harga BBM pada 2013 dinaikkan. Suryo Bambang Sulisto malah
menyarankan agar harga BBM sekaligus disesuaikan dengan harga
internasional. Ketika biaya produksi naik -karena lonjakan harga minyak
mentah-, harga BBM juga dinaikkan. Demikian pula sebaliknya.
Menambah Dana Daerah
Suryo Bambang Sulisto menilai, subsidi BBM lebih dari cukup untuk
menambah dana ke setiap provinsi ratarata Rp 5 triliun setahun. Dengan
jumlah 33 provinsi, dana yang ditambahkan ke daerah sekitar Rp 165
triliun atau lebih ketil dibanding subsidi BBM tahun ini yang
diproyeksikan mencapai Rp 216 triliun dan rencana subsidi BBM 2013
sebesar Rp 167 triliun. "Kalau setiap provinsi mendapat dana tambahan Rp
5 triliun setahun, pembangunan infrastruktur daerah akan mengkilap dan
berbagai sektor vital di daerah akan berkembang cepat," kata Suryo
Bambang Sulisto.
Dalam APBNP 2012, subsidi BBM dipatok Rp 137,4
triliun. Selama semester 12012, realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp
88,9 triliun atau 64,7% dari pagu APBNP 2012. Melihat kenyataan itu,
pemerintah memproyeksikan realisasi belanja subsidi BBM pada 2012
mencapai Rp 216,8 triliun atau 157,8% di ates pagu APBNP 2012.
Meski secara eksplisit belum mengusulkan kenaikan harga BBM, Menten
Keuangan Agus DW Martowardojo meminta DPR untuk memangkas
anggaran-anggaran yang sifatnya tidak produktif seperti anggaran subsidi
energi, yaitu subsidi listrik dan BBM. "Subsidi energi ini harus
dialihkan untuk anggaran yang memberi nilai tambah lebih besar kepada
masyarakat," jelas Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di
Jakarta, Senin (10/9).
Untuk meningkatkan kualitas belanja dan
memperluas ruang gerak anggaran, Menkeu juga meminta DPR untuk tidak
meningkatkan lagi jumlah anggaran mandatori. "Akhir-akhir ini ada
tendensi meningkatnya upaya untuk mengalokasikan dana APBN dalam suatu
persentase tertentu demi kepentingan tertentu dan sektor tertentu dalani
sejumlah RUU," jelas Agus.
Sejak 2007, jelas Agus, postur APBN
selalu dipenuhi oleh anggaran wajib atau mandatori, yang telah
ditetapkan UU. Akibatnya, sisa uang yang bisa dialokasikan untuk
kegiatan produktif sangat terbatas. "80% dari total dana APBN habis
untuk anggaran yang sifatnya wajib tersebut Dengan demikian, hanya
tinggal tersisa sekitar 20% dari anggaran kita yang tidak mengikat yang
dapat kita manfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," ujar
Agus.
Dukungan dan Penolakan
Ekonom dari Universitas
Indonesia Ninasapti Triaswati mengingatkan, subsidi BBM dan listrik yang
diberikan pemerintah kepada masyarakat masih belum adil dan tepat
sasaran. "Subsidi BBM hanya dinikmati oleh pemilik kendaraan dan
pengguna kendaraan umum saja. Sementara masih banyak warga masyarakat
yang tidak memiliki kendaraan atau menggunakan kendaraan umum," kata
dia.
Dia menjelaskan, masyarakat di perdesaan dan pegunungan
masih banyak yang tidak memiliki dan menggunakan kendaraan. "Masih ada
sepertiga dari masyarakat yang belum bisa niengakses listrik PLN. Dengan
begitu, pemerintah hanya menyubsidi masyarakat dari golongan ekonomi ke
atas saja. Sebab, golongan itulah yang bisa memiliki banyak mobil dan
menggunakan banyak listrik," jelas Nina.
Oleh karena itu, Nina
Sapti menyarankan agar subsidi BBM yang mencapai Rp 250 triliun bisa
dievaluasi, dikurangi, dan lebih diarahkan untuk pembangunan
infrastruktur di perdesaan yang lebih tepat sasaran.
Wakil
Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengakui, Indonesia
menghadapi persoalan yang cukup pellk di sektor energi. Selain terbebani
subsidi, impor BBM memberikan kontribusi besar terhadap defisit
perdagangan. Saat ini, 40% kebutuhan BBM dan minyak mentah nasional
diperoleh melalui impor. "Upaya jangka pendek yang paling rasional agar
neraca perdagangan Indonesia tetap surplus tahun depan adalah menaikkan
harga BBM subsidi di awal tahun," jelas dia.
Komaidi
menjelaskan, penaikan harga BBM merupakan keputusan politis antara
pemerintah, dan parlemen. "Kalau pemerintah bisa memberikan alasan yang
masuk akal, kami kira parlemen tidak keberatan ada kenaikan harga BBM
tahun depan," ungkap dia.
Menurut Komaidi, kenaikan harga BBM
bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter tidak akan mampu menekan impor BBM
secara signifikan. Sebaliknya, bila pemerintah berani menaikkan harga
BBM hingga di atas Rp 10 ribu atau bahkan sampai mendekati level
keekonomian, pengurangan impor BBM bisa memadai.
Direktur
Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi
mencatat, nilai impor BBM dan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya
bisa mencapai US$ 35 miliar atau Rp 1 triliun per hari. Dengan nilai
yang demikian besar, bukan hanya menyedot devisa negara yang pada
akhirnya juga membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit.
"Daripada pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi
jenis pertamax atau membiarkan masyarakat mengantre BBM di SPBU sebagai
dampak tidak adanya penambahan kuota BBM, kenapa tidak dinaikkan saja
harga BBM subsidi. Untuk tahun depan kami kira bisa dilakukan karena
kalau tahun ini terganjal UU APBN 2012 yang menyebutkan harga minyak
harus 15% harga. patokan," kata Kurtubi.
Pandangan berbeda
disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi dan
anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Ismayatun. Keduanya justru
mempertanyakan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Terlebih lagi, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) tahun depan justru
dipatok lebih rendah, yakni hanya US$ 100 per barel dari sebelumnya US$
105/barel. "Jadi kenapa harus dinaikkan. Tim ekonomi pemerintah yang
harus diganti karena inkompeten," kata Bobby.
Ismayatun juga
tidak menyetujui adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tahun depan.
"Penuhi duhi kebutuhan transportasi. Jangan salahkan masyarakat
menggunakan BBM subsidi karena tidak ada alternatif," kilah dia.
Untuk mengurangi subsisi BBM, Badan Pengatur HiHr Minyak dan Gas Bumi
(BPH Migas) mengusulkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh mobil
mewah di wilayah DKI Jakarta. BPH Migas menargetkan aturan pelarangan
itu dapat segera keluar pada bulan ini. "Itu akan dibahas di sidang
komite. Drafnya sudah disiapkan oleh mereka, tapi belum ditetapkan,"
kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng di Jakarta, Senin (10/9).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, mendukung
rencana BPH Migas tersebut "BPH tidak perlu memerinci, namun mereka
berhak, karena mempunyai kreativitas dan punya ide," kilah dia.
sumber : Investor Daily
Opini : seharusnya pemerintah membuat sarana transportasi umum yang memadai dan nyaman agar masyarakat beralih ke transportasi umum dengan demikian pemakaian BBM bisa di minimalisir
Jumat, 12 Juli 2013
Perkembangan Teknologi Informasi
Perkembangan Teknologi Informasi Saat Ini
Dulu manusia telah mengenal yang namanya teknologi. Namun tentunya
teknologi dahulu jauh berbeda dengan teknologi yang saat ini. Contohnya
saja mesin tik, dulunya mesin ini digunakan orang-orang untuk membuat
dokumen. Namun karena adanya teknologi, sehingga memaksa mesin tik untuk
menyudahi jamannya dan digantikan dengan adanya komputer yang lebih
efisien.
Selain itu, dulunya manusia pernah mengkonsep sebuah ide atau
imajinasi. Namun karena kurangnya teknologi yang ada pada jaman itu,
akhirnya konsep itu tak terlaksana. Contohnya saja, pada jaman dahulu
manusia membuat konsep agar orang yang berada di tempat yang berjauhan,
dapat merapatkan sesuatu atau bertemu. Namun karena dulunya tidak ada Teknologi
yang seperti itu, maka hingga dia meninggal, konsep tersebut belum
terlaksana. Namun karena jaman sekarang sudah ada teknologi yang seperti
itu, sehingga sekarang ada teknologi yang menyerupai konsep tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa Perkembangan teknologi informasi pada saat
ini maju sangat pesat dari abad ke 19, menuju abad ke 20. Dapat
diprediksikan bahwa abad ke 21 akan mempunyai perkembangan teknologi
yang lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia.
Dampak Perkembangan Teknologi Informasi
Dengan hadirnya perkembangan Teknologi Informasi ini, tentunya semua faktor memiliki dampak positif dan negatif yang bisa berdampak dalam kehidupan kita. Kemajuan teknologi televisi, Handphone, internet dapat berdampak sangat besar bagi kehidupan kita.
Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi
1. Dapat Menjangkau Lebih Jauh Dengan adanya internet, kita dapat
menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Contohnya saja kita
berjualan, kita dapat menjangkau seluruh Indonesia, atau bahkan
mancanegara untuk memperjualbelikan produk kita.
2. Menemukan Lebih Cepat Dalam dunia pendidikan tentunya kita tidak
dapat hanya mengandalkan guru saja. Oleh karena itu, kita dapat
memanfaatkan internet untuk mencari hal apapun yang berhubungan dengan
pendidikan. Selain itu, pengajar juga dapat menerapkan konsep belajar
yang kreatif dan atraktif.
Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi
1. Mudahnya Akses Pornografi Tidak dapat dipungkiri, dengan
bebasnya akses internet sekarang. Dapat memudahkan terjadinya
pornografi. Seperti akses video porno, jual beli film porno, hingga terjadinya aksi porno. Ini yang masih menjadi PR pemerintah untuk menghentikan pornografi ini.
2. Menjadikan Malas Alah satu dampak yang paling besar dalam dunia
pendidikan adalah menjadikan pelajar malas untuk mengerjakan tugas.
Karena dengan adanya internet, pelajar akan dimanjakan dengan komputer.
Pelajar akan lebih senang di depan komputer, daripada mengerjakan tugas
mereka.
Contoh Organisasi Publik
MANAJEMEN PELAYANAN
- Batasan Pengertian Manajemen Pelayanan
Definisi Manajemen, Manullang (1985: 17) sebagai:
seni
dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,penyusunan, pengarahan dan
pengawasan daripada sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu.”
Sementara
Gibson, Donelly dan Ivancevich (1996:4) mendefinisikan manajemen
sebagai:”suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk
mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil
yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.” Dua
definisi diatas kelihatannya beda , tetapi pada prinsipnya sama. Yang
dimaksud dengan “proses” oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich adalah penerapan “ilmu dan seni” seperti yang dimaksud oleh Manullang, sedangkan “pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan” oleh Gibson dkk di sebut dengan mengoordinasikan berbagai aktivitas lain.
Ivancevich,
Lorensi, Skinner dan Crosby mendefinisikan “ Pelayanan adalah
produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan
usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.” Sementara menurut
Gronroos (1990:27) : “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang
terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan.”
Ciri-ciri
yang lebih lengkap untuk memahami pengertian pelayanan diberikan oleh
Zemke dalam Collins dan Mc.Laughlin (1996:559) adalah sebagai berikut :
Tabel I
Karakteristik Produk (barang) dan jasa pelayanan
|
Produk (Barang)
|
Jasa Pelayanan
|
|
Konsumen memiliki obyeknya
|
Konsumen memiliki kenangan Pengalaman / memori tersebut tidak dapat dijual / diberikan kepada orang lain
|
|
Tujuan pembuatan barang adalah keseragaman, semua barang adalah sama
|
Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan. Setiap konsumen dan setiap kontak adalah “Spesial”
|
|
Suatu produk / barang dapat disimpan di gudang, sampelnya dapat dikirim ke konsumen.
|
Suatu pelayanan terjadi saat tertentu, tidak dapat disimpan digudang atau dikirimkan contohnya.
|
|
Konsumen adalah pengguna akhir yang tidak terlibat dalam proses produksi
|
Konsumen adalah “rekanan” yang terlibat dalam produksi
|
|
Kontrol kualitas dilakukan dengan cara membandingkan output dengan spesifikasinya.
|
Konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapan dengan pengalamannya.
|
|
Jika terjadi kesalahan produksi, produk / barang dapat ditarik kembali dari pasar.
|
Jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki adalah meminta maaf.
|
|
Moral karyawan sangat penting
|
Moral karyawan berperan sangat menentukan
|
Sumber : Zemke dalam Collins dan Mc. Laughlin (1996 : 559)
Dari pengertian diatas , manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai : “Suatu
proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan
aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.”
- Pelayanan Publik, Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Perijinan
Keempat istilah tersebut di Indonesia dipakai sebagai terjemahan dari Public Sevice, seperti yang dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah yang dipakai oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Administrasi
pemerintahan disejajarkan / dipakai secara silih berganti dan
dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perijinan , terjemahan dari Administrative Service. Sedang pelayanan umum lebih sesuai jika dipakai untuk menterjemahkan konsep Public Service, yang dapat dipadankan dengan istilah Pelayanan publik.
Pelayanan
Umum menurut Kepmen PAN No. 81 / 1993 yang disempurnakan dengan Kepmen
PAN No. 63 / 2003 adalah : Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau
BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan adalah Segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk
pelayanannya adalah ijin atau warkat.
Contoh :
- Penerbitan akta Tanah
- Pelayanan penyediaan air bersih
- pelayanan transportasi
- Pelayanaan pengadaan SIM
SUMBER : http://gietastrory.blogspot.com/2011/01/manajemen-pelayanan-publik.html
Organisasi Publik
Organisasi Publik
Untuk memahami konsep organisasi
publik secara utuh, perlu memahami definisi dan teori “organisasi” dan makna
kata “publik” itu sendiri. Banyak
pakar yang telah mendefinisikan organisasi, berikut ini beberapa pakar yang
memberikan pendefinisian tersebut, yaitu :
Menurut
Prajudi Atmosudirdjo menggambarkan bahwa organisasi memiliki sifat yang
abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya.
Menurut
James D. Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan
orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Menurut
D. Millet, organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari
beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
Menurut
Herbert A. Simon, organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan
hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.
Secara teoritis, organisasi memang dapat dipahami dari berbagai macam sudut
pandang atau perspektif.[5] Lebih lanjut Miftah
Thoha memaknai organisasi sebagai kesatuan rasional dalam
upaya untuk mengejar tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat di mana
organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing,
sebagai suatu sistem terbuka di mana kelangsungan hidup organisasi sangat
tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi
perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.
Paling
tidak ada 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk memaknai organisasi yaitu
pendekatan struktural dan pendekatan behavioral atau perilaku. Pendekatan
struktural menyoroti organisasi sebagai wadah sehingga dapat dikatakan
pendekatan ini melihat organisasi sebagai sesuatu yang statis. Organisasi disini
diartikan sebagaitempat penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran
yang jelas tentang hierarki kedudukan, jabatan serta saluran wewenang dan
pertanggungjawaban.
Adapun
organisasi dengan pendekatan perilaku menyoroti organisasi sebagai suatu
organisasi yang bersifat dinamis yang dapat juga dikatakan bahwa organisasi
merupakan proses kerjasama yang serasi antara orang-orang di dalam perwadahan
yang sistematis, formal dan hirarkial yang berfikir dan bertindak seirama demi
terciptanya tujuan secara efektif dan efisien.
Teori tentang Organisasi telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu dari mulai Teori
klasik, Teori Modern sampai dengan teori Post Modern. Teori Klasik
mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan,
tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor
lain yang terjadi bila orang-orang bekerjasama. Teori Modern lebih menekankan
bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan, sedangkan
Teori Post Modern lebih memperhatikan pada sifat politis organisasi dimana organisasi
merupakan koalisi dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan yang
berbeda-beda.
Berdasarkan
pemikiran-pemikiran di atas maka pada dasarnya terdapat kesamaan pengertian
dari keseluruhan definisi tentang organisasi yaitu menyatakan bahwa organisasi
sebagai satu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi
menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi
dan tugasnya masing-masing. Dari pengertian tersebut maka jika
diuraikan secara lebih terperinci setiap organisasi pasti akan memiliki
berbagai dimensi yang penting sebagai ciri suatu organisasi yaitu, antara lain
:
a. Wadah
atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang yang menjadi bagian dari
organisasi tersebut melakukan aktivitasnya;
b. Anggota
yang menjadi bagian dari organisasi;
c. Interaksi
yang terpolakan dengan mekanisme tertentu sehingga terjadi koordinasi yang baik
antara satu orang atau bagian dengan orang atau bagian yang lain; dan
d. Tujuan
bersama yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari
organisasi tadi.
Organisasi
pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus hidup. Organisasi
dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir,
tumbuh, dewasa tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia,
organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun,
organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan lingkungannya agar dapat
sejalan dengan perkembangan zaman.
Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” berkenaan dengan masyarakat. Mengenai pengertian publik, Inu Kencana Syafiie dkk
(1999) memberikan pengertian sebagai berikut: “Sejumlah manusia yang
memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan
yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.
Itulah sebabnya, Inu Kencana Syfiie dkk., mengatakan bahwa publik tidak
langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat,
karena kata-kata tersebut berbeda.
Organisasi publik sering dilihat
pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah
(organisasi pemerintahan). Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha Organisasi publik adalah organisasi yang
didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan civil.[9] Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang
mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai
kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi
pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban
melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula
memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi
penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk
melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh
konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi
pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung.
Miftah
Thoha telah memprediksi organisasi-organisasi dimasa mendatang yang salah
satunya di bidang penataan organisasi, dimana organisasi dimasa mendatang akan
mempunyai sifat-sifat yang unik. Struktur organisasi formal akan mengalami
penambahan dan perubahan yang bervariasi, sehingga banyak dijumpai
organisasi-organisasi baru tanpa menganalisis lebih lanjut struktur formal yang
ada. Sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi tandingan yang
nonstruktural. Keadaan seperti ini sering dinamakan gejala proliferation dalam
organisasi. Suatu pertumbuhan yang cepat dari suatu organisasi, sehingga banyak
dijumpai organisasi-organisasi formal yang nonstruktural yang dibentuk untuk
menerobos kesulitan birokrasi.
Kelebihan
dari kejadian diatas adalah organisasi akan lebih memberikan perhatian terhadap
pemecahan persoalan dibandingkan dari penekanan program. Dengan demikian,
organisasi-organisasi masa mendatang akan merupakan suatu kombinasi dari
gejala-gejala adaptasi (adaptive process), pemecahan masalah (problem solving),
sistem temporer (temporary system) dari aneka macam spesialis, dan evaluasi
staf tidak lagi didasarkan atas hierarki vertikal berdasarkan posisi dan
pangkat. Inilah bentuk organisasi masa depan yang bakal menganti birokrasi.Ciri - Ciri Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut :
a. Tidak mencari keuntungan finansial
b. Dimiliki secara kolektif oleh publik
c. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham
d. Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus
Beberapa
tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta,
misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan,
transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik
yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi
birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik
dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Tujuan
Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani
b. Aktivitas
Pelayanan
publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan,
keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan.
c. Sumber Pembiayaan
Berasal
dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan
negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan
tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.
d. Pola Pertanggungjawaban
Bertanggung
jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
e. Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang
f. Penyusunan Anggaran
Dilakukan
bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik
dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh
masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD.
Dan DPRD.
g. Stakeholder
Dapat
dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para
kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk
lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International
Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan
Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan
Pemerintah luar negeri.
Lingkup Organisasi Sektor Publik
Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :
a. Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif
b. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
c. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :
ü Faktor ekonomi, yang meliputi :
· Pertumbuhan ekonomi
· Tingkat inflasi
· Tenaga kerja
· Nilai tukar mata uang
· Infrastruktur
· Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
ü Faktor politik, yang meliputi :
· Hubungan negara dan masyarakat
· Legitimasi pemerintah
· Tipe rezim yang berkuasa
· Ideologi negara
· Elit politik dan massa
· Jaringan Internasional
· Kelembagaan
ü Faktor kultural, yang meliputi :
· Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
· Sistem nilai di masyarakat
· Historis
· Sosiologi masyarakat
· Karakteristik masyarakat
· Tingkat pendidikan
ü Faktor demografi meliputi antara lain :
· Pertumbuhan penduduk
· Struktur usia penduduk
· Migrasi
· Tingkat kesehatan
Tuntutan
baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money
dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen
utama, yaitu :
a. Ekonomi
Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
b. Efisiensi
Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
c. Efektivitas
Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
Ketiga
hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak
berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada
adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik
yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality)
penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu
melainkan secara merata.
Value of money memiliki beberapa manfaat, yaitu :
a. Meningkatkan pelayanan publik
b. Meningkatkan efektifitas pelayan publik dan pelayanan tepat sasaran
c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
Sumber :
http://dewidewma.blogspot.com/2012/03/makalah-asp.html
http://reformasi-birokrasi-indonesia.blogspot.com/2013/03/organisasi-publik.html
Langganan:
Postingan (Atom)